DIALEKSIS.COM | Dunia - Menghadapi peningkatan serangan beruang yang mengkhawatirkan, Jepang ingin mempermudah penembakan terhadap hewan tersebut di daerah pemukiman, namun para pemburu mengatakan hal itu terlalu berisiko.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Salah satu peristiwa yang menakjubkan di dunia ini adalah peristiwa Referendum Timor Leste (Timor Timur) berhasil pada abad sekarang, bahkan tawaran otonomi khusus dari Pemerintah BJ Habibie ditolak habis-habisan oleh rakyat Timor Timur. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi kembali dipercaya memimpin Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Senator asal Aceh ini dinilai memiliki pemahaman mendalam terkait pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan pemerintahan secara umum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seratusan Jurnalis di Aceh menggelar aksi dalam rangka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang mengandung pasal-pasal bermasalah, di depan Kantor DPR Aceh, Senin (27/5/2024). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menjadi sorotan. LBH Pers dan AJI Jakarta menilai revisi UU Penyiaran ini akan membawa masa depan jurnalisme di Indonesia menuju masa kegelapan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fachrul Razi Senator Vokal asal Aceh yang juga Ketua Komite I DPD RI bersama sejumlah organisasi desa nasional mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desakan ini muncul dalam aksi bertajuk Aksi Bersama Desa, yang digelar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fachrul Razi melakukan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Kabupaten Bireuen, Selasa (10/10/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan dirinya akan memperjuangkan Revisi UUPA dengan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk desa (gampong) di Aceh minimal 10 persen. 

DIALEKSIS.COM | Indepth - Mungkin terlalu nyaman dengan produk hukum yang membuat mereka berkuasa, banyak pihak yang keberatan bila pemerintah merevisi UU Kedoktoren. RUU yang sudah disahkan DPR RI disambut pro dan kontra.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sembilan fraksi menyatakan setuju agar draf tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi UU Desa Supratman Andi Agtas menjelaskan, terdapat 19 poin yang akan diatur dalam draf tersebut. Pertama adalah penyisipan dua pasal di antara Pasal 5 dan 6, tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi, dana rehabilitasi, dan pengembangan atau pemanfaatan suaka oleh desa.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rencana revisi UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang salah satu tujuannya membuka ruang lebih luas dalam penempatan prajurit aktif di lembaga sipil, akan membuka tabir gelap dwifungsi ABRI pada era orde baru.

Pada masa orde baru, menurut Daniel, dwifungsi ABRI di era Orde Baru tidak hanya di lingkup jabatan politik pemerintahan, tetapi juga masuk pada lembaga pendidikan. "Dulu jabatan rektor, bupati sampai gubernur itu diisi oleh kalangan militer aktif," kata Daniel, dalam siaran pers, Rabu (31/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat sipil Aceh menyampaikan kajian kebijakan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yaya, terkait masukan masyarakat sipil dalam agenda revisi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang dilaksanakannya rapat finalisasi tim perumus revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 di gedung DPRA, Rabu (12/4/2023), spanduk penolakan revisi UUPA terlihat kembali berkibar di pagar kantor legislatif Aceh itu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah spanduk berisikan #Tolak Revisi UUPA berkibar di berbagai lokasi di Banda Aceh, Minggu (09/04/2023). Spanduk berukuran 4x1 Meter dari berbagai elemen sipil tersebut terlihat di sejumlah lokasi seperti Simpang BPKP Ulee Kareng, Depan Gedung Banda Aceh Madani Education Center (BMEC) dan di kawasan Darussalam, Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Alamp Aksi Aceh melakukan aksi ke kantor DPRA, Selasa (4/4/2023). Hal ini dilakukan untuk menolak draft revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh karena dinilai selama ini sangat tertutup kepada masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh terus bergulir, penyusunan draft revisi UUPA tersebut kini sedang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan direncanakan akan diserahkan bulan depan ke pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Mantan Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Teuku Abdul Hafil Fuddin mengatakan, saat ini UUPA tidak perlu dilakukan revisi, namun yang harus dilakukan adalah mempertegas implementasi dari setiap pasal dalam UUPA yang belum dibuat.

DIALEKSIS.COM | Dialog - Produk hukum Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) sudah berjalan satu dekade lebih (17 tahun), dimana saat ini sedang berlangsung kegiatan merevisi UUPA. Mencermati fenomena itu Dialeksis.com berbincang langsung bersama Juanda Djamal inisiator sekaligus pemimpin lembaga Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) yang fokus memperjuangkan perdamaian di Aceh sehingga terwujud. Seperti apa pemikirannya, simak isi wawancaranya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan draft revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau di Aceh dikenal UUPA, menuai banyak kritikan dan masukan dari berbagai pihak, baik LSM, Aktivis, maupun Akademisi. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Draft revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang akan diajukan kepada pemerintah pusat untuk disahkan dinilai menuai polemik baru.